Penyuluhan Hukum : Pendirian Dan Pemberdayaan BUM Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Keywords:

Abstract

The purpose of this community service is to provide counseling and dissemination of the establishment of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) with all formal legal aspects and the development of BUM Desa empowerment. Including Mendak Village, Dagangan Subdistrict, Madiun Regency, which has the potential of superior products in the form of fruit plants and natural tourism potential such as Watu Rumpuk tourist destinations. The implementation of community service is carried out by using methods of counseling or legal communication both directly and indirectly.Referring to the laws and regulations the establishment of BUM Desa as a village economic institution must have a strong legal basis. Where the BUM Desa privilege is located in 1) the formation of sufficient Perdes, 2) the highest authority in the hands of the Musdes, 3) ownership of at least 60% of the village government. These three things are to maintain the sovereignty of the establishment and management of BUM Desa in the hands of the villagers. There are three factors that influence the success of BUM Desa. First, natural resources owned. The second factor is funding capital for financing. Third, the factor of Human Resources (HR). Keywords—: Formal Legal; Establishment; BUM Desa Empowerment.

Downloads

Download data is not yet available.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 2004, Desa, Jakarta: PN Balai Pustaka.

Muh Sayuti, Pelembagaan BUM Desa sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Academia Fisip Untad, Vol.3 Oktober 2011

Zulkarnain Ridlwan, Payung Hukum Pendirian BUM Desa, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum.




Title Penyuluhan Hukum : Pendirian Dan Pemberdayaan BUM Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun
Issue: Vol. 5 No. 1 (2020): JURNAL DAYA MAS
Section Articles
Published: Jun 2, 2020
DOI: https://doi.org/10.33319/dymas.v5i1.34
Author
  • Sigit Sapto Nugroho
  • Mudji Raharjo
  • Hirman Hirman